Loading...

Temu Nasional Gerakan Perempuan Penjaga Hutan Yang Setara, Inklusif dan Berkelanjutan Untuk Iklim

News
user_img Admin PPSW | 10 Desember 2025 | 68

featured_img

Denpasar,   Asosiasi PPSW berkesempatan hadir dalam "Temu Nasional Gerakan Perempuan Penjaga Hutan" Rabu (10/12). Kegiatan yang menekankan pentingnya kepemimpinan perempuan dalam mendorong pengelolaan hutan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat peran mereka sebagai aktor kunci ketahanan iklim. Temu Nasional ini juga menghadirkan perwakilan pemerintah untuk berdialog langsung dengan para pemimpin perempuan penjaga hutan mengenai keadilan gender dan akses terhadap ketahanan iklim. Dikesempatan tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali, Anak Agung Sagung Mas Dwipayani menyampaikan Saat ini masyarakat Indonesia  mengalami risiko perubahan alam yang berkontribusi pada iklim, ekonomi, dan sosial. “Perempuan adalah aktor penting dalam solusi iklim. Memberikan akses dan kontrol kepada perempuan dalam pengelolaan iklim, termasuk peningkatan kapasitas ekonomi perempuan melalui coaching clinic merupakan langkah nyata dalam memastikan bahwa keberlanjutan lingkungan berjalan seiring dengan kesejahteraan komunitas.“ ungkap Sagung.

Disisi lain Kedutaan Inggris, Jakarta , Saul Hathway, Nature and Forests Investment Adviser FCDO mengungkapkan Dengan terus memperjuangkan kesetaraan gender bersama-sama, kita dapat menciptakan dunia yang adil, aman, sejahtera, di mana hak asasi manusia ditegakkan dan tujuan pembangunan berkelanjutan tercapai. Ia juga berharap lewat momen Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (HAKTP) memperkuat aksi kolaboratif dalam mencegah kekerasan dan memastikan perempuan penjaga hutan memperoleh hak atas perjuangan mereka dalam memperkuat ketahanan iklim.  Harapan tersebut disambut baik oleh Kepala Subdirektorat Kewirausahaan Usaha Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan , Yussi Nadia. Yussi menyoroti menyoroti peran strategis perempuan dalam perhutanan sosial dan peran pemerintah dalam mendorong kebijakan kehutanan yang inklusif serta sensitif gender, serta Saurlin Siagian, Komisioner Komnas HAM yang menekankan bahwa meski perempuan sering menjadi pihak pertama yang terdampak kerusakan ekologi, mereka tetap tampil dalam memperjuangkan hak hidup yang adil dan bermartabat, termasuk kewajiban negara dalam melindungi kelompok rentan termasuk perempuan dalam mitigasi iklim.


#theasiafoundation # perempuanpenjagahutan # ppsw #

Related berita